Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Memberikan Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera pada Perguruan Tinggi se-Kalimantan Tengah", bertempat di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, yang mewakili Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Anang Dirjo menegaskan bahwa Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa program tersebut berlandaskan pada semangat Huma Betang, yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan kesetaraan. Menurutnya, bantuan biaya kuliah yang diberikan bukan sekadar bentuk dukungan finansial kepada mahasiswa, tetapi merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam mencetak generasi muda yang berkualitas.

"Program ini berlandaskan semangat Huma Betang, yaitu kebersamaan, persatuan, gotong royong, dan kesetaraan. Bantuan yang diberikan bukan sekadar dukungan finansial, melainkan investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada generasi muda yang kelak akan menjadi pemimpin dan penggerak pembangunan Kalimantan Tengah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Rus'ansyah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan mekanisme pelaksanaan Program Bantuan Biaya Kuliah Huma Betang Sejahtera agar berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

Rus'ansyah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 72 peserta yang berasal dari unsur pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan Tengah, terdiri atas para rektor, direktur, dan ketua perguruan tinggi. Selain itu, FGD juga dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah, serta Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, yang masing-masing mengirimkan dua orang perwakilan.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluruh perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan biaya kuliah yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

FGD ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghadirkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas utama menuju Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, maju, dan sejahtera. (HP)